Berbagi ilmu

(Foto: Ist)

JAKARTA - Bapak bloger nasional Enda Nasution menyambut baik indikasi yang ditunjukkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait RPM (Rancangan Peraturan Menteri) Konten Multimedia.


Enda yang ditemui okezone di hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (18/2/2010) menyebutkan, memang sudah seharusnya kebebasan berekspresi di Indonesia didukung pemerintah. Kendati demikian, menurut Enda, andai RPM ini nantinya batal disahkan, masih banyak pekerjaan lain yang menunggu warga internet.

"Jika RPM ini nantinya dicoret, masih ada PR lain yaitu revisi UU ITE. Karena di UU ITE masih terdapat pasal yang mengganggu, yaitu soal pencemaran nama baik," kata Enda.

Siang tadi, dalam pidatonya di Rapat Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta, secara tidak langsung SBY menegur perilaku menteri yang tidak melaporkan rencana pembuatan RPM konten multimedia. Belum sampainya informasi mengenai RPM Konten Multimedia ke telinga SBY ternyata cukup membuatnya gerah.

"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu, apabila ada pemikiran atau rencana untuk menyusun sebuah peraturan pemerintah RPP atau undang-undang RUU maka wajib untuk melaporkan kepada presiden melalui sekretaris kabinet atau menteri sekretaris negara tentang pemikiran atau rencana itu. Baru setelah saya berikan disposisi bahwa peraturan pemerintah itu diperlukan, misalnya, apalagi RUU, saudara bisa memulai untuk menyusunnya yang nantinya tentu juga perlu dilaporkan kembali," ujar SBY.

Sementara itu, Enda enggan berspekulasi mengenai adanya indikasi teguran SBY kepada Menteri Komunikasi dan Informasi terkait RPM konten multimedia. Namun dia memberikan masukan kepada pemerintah untuk tidak melakukan hal-hal yang arogan.

"Seharusnya pemerintah membuat UU internet. UU itu lebih ke arah bagaimana visi dan misi dari UU tersebut, bagaimana sikap pemerintah terhadap teknologi internet dan bagaimana pencegahannya. Peraturannya kalau bisa tidak setengah-setengah," tandas Enda. (rah)